Serba-Serbi Surat Kuasa

Jika anda berencana untuk meminta bantuan pihak lain dalam hal mengurus kepentingan yang bersifat birokrasi atau administratif, pastikan pihak tersebut memperoleh surat kuasa dari anda. Surat kuasa adalah surat pernyataan pemberian kuasa atau wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang mana berbunyi “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Surat kuasa berfungsi sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tugas sebagaimana tertera dalam isi surat kuasa.

Pada dasarnya, kuasa terdiri atas 3 (tiga) bentuk, antara lain: Akta otentik, Akta di bawah tangan, dan Lisan. Namun, mayoritas bentuk kuasa dituangkan secara tertulis, yakni dalam bentuk surat kuasa yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa umum diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata dimana surat ini biasa diperuntukan untuk pengurusan kepentingan pemberi kuasa yang bersifat umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1796 KUH Perdata, “Pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.” Sedangkan Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang mana surat ini ditujukan untuk 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih, contohnya menghadapi proses persidangan di pengadilan.

Substansi surat kuasa terdiri atas judul, kalimat pembuka, identitas, pemberian sifat kuasa, perbuatan yang dikuasakan, klausul hak (substitusi dan/atau retensi), penutup, materei, dan tanda tangan. Untuk Surat Kuasa Khusus, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 jo. SEMA No. 5 Tahun 1962 jo.  SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 sebagai berikut:

-Mencantumkan secara jelas dan spesifik tujuan diberikannya surat kuasa

-Menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri mana surat kuasa dipergunakan

-Menjelaskan pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal perkara perdata

-Menguraikan secara singkat dan konkret mengenai pokok perkara dan objek sengketa atau menyebutkan jenis perkara

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi, maka surat kuasa dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formil dan berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berakhirnya pemberian kuasa dapat disebabkan beberapa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1817 KUHPerdata. Pertama, penerima atau pemberi kuasa meninggal dunia. Kedua, kuasa ditarik kembali oleh pemberi kuasa secara sepihak. Terakhir, penerima kuasa membebaskan diri dari kuasanya.

Penulis: Cathryna Gabrielle Djoeng, SH.