Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Secara Verbal

Kekerasan khususnya dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan yang menyinggung dan menodai martabat manusia dan harus digolongkan sebagai kejahatan melawan  hukum kemanusiaan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023 total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466, dari data tersebut ada 11.324 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah korban KDRT mencapai 12.158 atau tertinggi dibandingkan kategori lainnya.

Salah satu contoh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sempat viral di Karawang pada tahun 2021 terjadi pada saudari Valencya yang dihukum 1 (satu) tahun penjara karena memarahi suami yang sering mabuk. Valencya dituntut melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 45 Ayat (1) UU PKDRT merumuskan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).”

Jaksa Penuntut Umum menarik tuntutannya yang sebelumnya 1 (satu) tahun penjara menjadi tuntutan bebas. Tuntutan bebas itu dilakukan saat Jaksa membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi Valencya. Maka dari itu, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang Jawa Barat, memvonis bebas Valencya. Penyampingan perkara demi kepentingan umum adalah salah satu kewenangan Jaksa Agung dalam menyampaikan perkara demi kepentingan umum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16/2004).

Dalam Penjelasan Umum UU No. 16/2004 menyatakan pemberlakukan undang-undang sebagai suatu hal usaha dalam membaharui lembaga Kejaksaan dimana, agar kedudukan dalam kekuasaan bidang penuntutan, serta bebas dari pengaruh pihak lainnya. Dalam hal ini sebagai upaya perwujudan kepastian, keadilan dan kebenaran dengan berpedoman pada norma agama, sopan, dan susila, serta penggalian nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan di masyarakat.

Berkaca dari kasus KDRT di atas, terdapat hal yang perlu dipahami oleh masyarakat mengenai kekerasan verbal yang dapat berdampak pada psikis korban. Kekerasan verbal merupakan tindakan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata ancaman, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan, sehingga berdampak pada keadaan psikis korban. Oleh karena dampak kekerasan verbal mengakibatkan gangguan terhadap psikis korban, maka kekerasan verbal termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis sebagaimana yang menjadi dasar penuntutan terhadap Valencya pada pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

KDRT dapat menimpa siapa saja termasuk istri, anak, pembantu bahkan suami sekalipun. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu KDRT diharapkan dapat mengurangi angka kasus KDRT serta mendorong masyarakat untuk menjangkau para korban KDRT untuk memperoleh bantuan medis maupun bantuan hukum. KDRT sendiri memiliki dampak besar terhadap korban yakni seperti isolasi sosial, menurunnya kepercayaan pada orang lain, mengalami efek negatif pada kehidupan, menanamkan rasa takut kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak-anak hingga hilangnya nyawa korban.

Penulis: Vania Romasta Siahaan (Mahasiswa Magang)